Ketua DPRD merespon atas Aksi warga Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam

 

INFOKITO.COM - Ketua DPRD merespon atas Aksi warga Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, menanam pohon pisang di jalan rusak bukan sekadar simbol protes-

ini adalah sinyal keras atas lambannya penanganan infrastruktur yang dinilai tak kunjung

menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.Ruas jalan sepanjang sekitar satu kilometer itu

kini dipenuhi lubang besar. Saat hujan turun, genangan air menutup lubang dan berubah

menjadi ancaman serius bagi pengendara. Warga mengaku sudah terlalu lama menunggu.

Ketua DPRD Muarojambi Aidi Hata menyoroti pada faktor yang diduga memperparah

kerusakan yaitu aktivitas kendaraan berat milik perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ketua

DPRD, menilai beban jalan tidak sebanding dengan kontribusi pihak swasta terhadap

perawatan infrastruktur.“Jangan sampai pemerintah membangun, pengusaha merusak, dan

rakyat yang menanggung akibatnya," tegasnya.DPRD pun bersiap mengambil langkah lebih

tegas dengan memanggil pelaku usaha sawit di wilayah tersebut. Mereka akan diminta

bertanggung jawab, termasuk kemungkinan berkontribusi langsung dalam perbaikan jalan yang

rusak akibat aktivitas operasional mereka.Tak berhenti di situ, DPRD juga mengendus persoalan

yang lebih serius: dugaan keberadaan kebun sawit skala besar tanpa izin usaha yang

jelas.Beberapa lahan disebut hanya berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM), meski luasnya

mencapai lebih dari 100 hektar-angka yang seharusnya masuk kategori usaha besar dengan

kewajiban perizinan ketat. “Ini tidak masuk akal. Skala besar tapi tanpa izin usaha? Ini akan kami

telusuri," ujar Aidi.Di lapangan, dampaknya sudah nyata. Pengendara seperti Muhammad harus

ekstra waspada setiap melintas, terutama saat hujan. “Lubangnya tidak kelihatan, bisa jatuh

kalau tidak hati-hati," katanya.Sebelumnya warga Desa Talang Belido, Muarojambi melakukan

unjuk rasa dengan kerusakan jalan mereka yang terjadi sejak lama. Warga menanam pohon

pisang sebagai bentuk protes warga.

Pemkab Muarojambi saat inn telah berupaya melakukan perbaikan jalan dengan skema

prioritas bertahap, mengingat luasnya cakupan wilayah-150 desa dan 5 kelurahan. "Silakan

sampaikan aspirasi, tapi tetap mengikuti jadwal," ujar Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu

Suseno. Pernyataan ini dinilai sebagian warga sebagai bentuk normatif tanpa solusi konkret